Jefri
584
Followers
14
Following
3.1K
Likes
ID:Jefris65704
Follow
578
Posts
All playlists · Total 170
2
Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Asfinawati, menilai penerbitan tiga sprindik dalam perkara eks Jampidsus Febrie harus dilihat dari hubungan antarperkaranya. Menurutnya, dalam hukum pidana memang dikenal konsep satu rangkaian perbuatan, tetapi apabila objek, waktu kejadian, dan karakter perkaranya berbeda, maka setiap perkara seharusnya dipisah. Ia menilai penerbitan sprindik yang berbeda justru lebih menjamin rasa keadilan karena setiap perkara harus dinilai berdasarkan perbuatan ...
2
Di tengah kebutuhan penanganan yang cepat dan akurat, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) melalui AIlex dalam platform Hukumonline mulai memainkan peran penting dalam mendukung kerja-kerja Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. AIlex berfungsi sebagai alat bantu riset hukum kepemiluan yang mampu mengumpulkan referensi secara sistematis serta dapat memberikan analisis-analisis yang lebih kuat. Hal ini dinilai sangat membantu kerja-kerja Perludem dalam mema...
2
Pihak dari Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus menyatakan tidak akan menghadiri sidang perdana perkara penyiraman air keras yang dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (29/4). "Kami menyikapi bahwa tanggal 29 nanti sidang pertama, pihak kami tidak akan datang. Kami menolak penuh bagaimana kemudian proses yang berjalan di peradilan militer, Pengadilan Militer II-08 Jakarta," kata Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya (17/4). Ia mengatakan sejak awal pihaknya bersama ...
2
Skor CPI Indonesia turun ke 34, tapi kasus korupsi justru meningkat. Ini tanda pemberantasan makin kuat, atau ada yang salah dalam sistem? Di episode ini, kita bahas tuntas dari persepsi global, pasal “sapu jagat” UU Tipikor, sampai isu kriminalisasi kebijakan dan political trial. Apakah hukum benar-benar ditegakkan, atau justru jadi alat? Tonton episode NgegaZpol Regulasi: Indeks Korupsi Anjlok, Kasus Korupsi Meningkat, Ada Apa? Hanya tersedia eksklusif di channel Hukumonline.
2
Seiring revisi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), wacana perubahan ambang batas parlemen kembali mencuat. Sejumlah partai politik mengusulkan angka 5 hingga 7 persen sebagai ambang batas yang dinilai ideal. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (FH Unisba), Prof. Efik Yusdiansyah, menilai penentuan ambang batas parlemen tidak semestinya hanya didasarkan pada kesepakatan politik antarpartai. Menurutnya, perubahan aturan Pemilu perlu didasarkan pada kajian empir...
2
Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia bersama MBG Watch menyerahkan somasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) pada Kamis (10/9). Penyerahan somasi tersebut dilatarbelakangi oleh dugaan kelalaian pemerintah dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai telah menyebabkan ribuan kasus keracunan. Kasus terbaru terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur, dengan 45 santri dari sebuah pesantren dilaporkan mengalami keracunan. Selain itu, seorang siswi di Karo juga dilaporkan mengalami hil...
2
Komisi Yudisial (KY) menemukan indikasi dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam penanganan perkara yang melibatkan Andrie Yunus dan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim. Temuan tersebut diperoleh setelah KY melakukan pemantauan persidangan sekaligus menerima laporan dari para pihak. Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, mengatakan kedua perkara tersebut menjadi perhatian KY. Selain melakukan pemantauan...
2
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada aparat kepolisian yang menjadi korban dalam rangkaian aksi demonstrasi yang berujung ricuh di sejumlah daerah. "Saya sampaikan ke Kapolri saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, menghadapi anasir-anasir," kata Prabowo usai menjenguk korban di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta ...
2
Halo Sobat Newsroom! Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan untuk mengakhiri sistem pemilu serentak. Lewat uji materi terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), MK beranggapan bahwa sistem saat ini perlu diubah untuk meningkatkan kualitas demokrasi, efisiensi pelaksanaan pemilu, dan agar pemilih bisa lebih fokus dan tenang saat menentukan pilihan. Tapi perubahan ini bukan hanya soal jadwal pemilu. Masa jabatan kepala daerah pun...
2
Perilaku majelis hakim dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus di Pengadilan Militer, Rabu (6/5), menuai sorotan. Sejumlah pernyataan yang dilontarkan Ketua Majelis Hakim, Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, dinilai tidak relevan dengan upaya pembuktian perkara. Salah satunya ketika menyinggung alat yang digunakan terdakwa untuk menyiram korban. Hakim juga sempat menyebut tindakan para terdakwa dilakukan dengan “caranya jelek banget dan berantakan”. Menanggap...
9
Pemberantasan kejahatan melalui perampasan aset berisiko salah sasaran apabila kewenangan negara tidak disertai batas pembuktian yang ketat. Aset yang tidak berkaitan dengan tindak pidana harus tetap terlindungi, termasuk ketika pemiliknya sedang berhadapan dengan proses hukum. Sekretaris Jenderal Peradi Profesional, Prof Yuhelson menambahkan terdapat delapan pokok masukan yang disampaikan organisasinya. Seperti landasan dan parameter konstitusionalitas RUU, ruang lingkup aset dan tindak pidana...
4
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Ketiganya mempermasalahkan Pasal 11 ayat (2) UU Polri yang berbunyi, “Usul pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disertai dengan alasannya”. Menurut pemohon, frasa ‘disertai dengan alasannya’ dalam norma tersebut tidak diatur le...
3
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang masyarakat harus lebih cerdas memilih saat masa pemilihan kepala daerah atau pilkada setelah sembilan kepala daerah hasil Pilkada 2024 terjaring operasi tangkap tangan (OTT). "Masyarakat harus lebih cerdas dengan adanya peristiwa-peristiwa ini," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (12/3) Lebih lanjut, Asep mengharapkan penindakan terhadap sembilan kepala daerah tersebut dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk tida...
2
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajukan usulan anggaran sebesar Rp604 miliar untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 dan akan dikembalikan melalui dividen. Ia menegaskan usulan pendanaan tersebut tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena bersumber dari dividen yang diperoleh BUMN, khususnya Danantara Indonesia. Dana tersebut diambil dari porsi 1 persen dividen yang menjadi hak kementerian sebagai pemegang saham seri A. "Satu persen yang memang dar...
2
Umrah mandiri tidak serta-merta bisa membuat seseorang dipidana. Guru Besar Hukum Pidana, Kriminologi, dan HAM FHUI, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, mengingatkan aparat agar tidak sembarang menerapkan Pasal 115 dan Pasal 122 UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU), yang telah diubah terakhir dengan UU No. 14 Tahun 2025. Menurutnya, pemidanaan hanya dapat dilakukan jika seluruh unsur penyelenggaraan perjalanan umrah bagi orang lain tanpa hak benar-benar terbukt...
2
Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengantongi dua sketsa wajah laki-laki yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan atau penganiayaan yang mengakibatkan seorang meninggal dunia dalam peristiwa kericuhan di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/8). "Didapatkan sketsa wajah yang mengarah kepada terduga pelaku pengeroyokan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tersebut," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin (2/9)...
4
Koalisi masyarakat sipil turun ke depan Gedung Badan Gizi Nasional (BGN) pada Jumat (11/9/2026) untuk menyuarakan kecamannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga detik ini telah memakan kurang lebih 50.000 korban akibat dugaan keracunan makanan. Acara doa tolak bala ini diawali oleh gelar poster dan orasi dari beberapa anggota MBG Watch. Dalam kesempatan ini, Community Engineer MBG Watch, Agus Sarwono, menyoroti ketimpangan antara bobroknya tata kelola BGN dan menjulangnya g...
2
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf terkait pernyataannya yang viral, menyatakan semua tanah milik negara. Nusron menegaskan bahwa maksud utamanya adalah menjelaskan kebijakan pertanahan, khususnya terkait tanah telantar yang sejatinya ingin disampaikan sesuai amanat pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk ...
2
3 Pasal Kontroversial UU TNI Baru! Meski menuai kontroversi di masyarakat, DPR dan Pemerintah menyetujui Revisi UU TNI menjadi UU. Ada 3 fokus substansi yang disepakati dan dibacakan dalam rapat paripurna Revisi UU TNI. Pertama, soal kedudukan TNI. Kedua, penempatan TNI pada kementerian/lembaga. Ketiga, mengubah Pasal 53 yang mengatur masa dinas keprajuritan. Selengkapnya, yuk simak Xplanatory berikut ini. Jangan lupa beri komentarmu ya guys!#ruutni#paripurna#dpr
2
Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Viktor T. Sihombing, mengatakan ketentuan yang diatur Pasal 31 RUU KUHAP itu sifatnya belum wajib. Perlu dirumuskan lebih baik untuk mengantisipasi berbagai tantangan dalam implementasinya. “Perlu diantisipasi ketika penggunaannya terhalang di beberapa daerah, perlu disikapi penggunaan kamera pengawas ini belum menjadi kewajiban sambil menyesuaikan daerah yang bisa memenuhi keperluan penyidikan lewat kamera pengawas,” kata Viktor dalam Webinar Sosialisasi RUU KU...
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Loading
